Maros, Berita-Kita | Bulan kemerdekaan masih sangat terasa. Setiap tanggal 16 Agustus Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengadakan sidang tahunan sehari sebelum hari kemerdekaan.

Negara melaporkan hasil kerjanya melalui pidato kenegaraan. Beberapa jam berjalanan tak ada yang membahas korupsi, HAM, dan krisis Iklim.
Menanggapi itu, Ketua SAPMA Kom. Cokroaminoto Haikal Rizal Anwar akhirnya melakukan konsolidasi evaluasi melalui dialog. Dialog itu bermaksud untuk mengkaji pidato kenegaraan Jokowi.

“kami mencoba berdialog melakukan evaluasi kepada Jokowi” Kata Haikal

Sementara itu, Narasumber Muh Nur Adnan mengatakan bahwa pidato kenegaraan Jokowi cacat dan tidak menyinggung isu strategis termasuk korupsi,HAM, dan Krisis Iklim.

Menurut Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin itu bahwa sesungguhnya kasus korupsi adalah persoalan yang sangat lama terjadi di negeri kita.

“Pelemahan KPK adalah buktinya, bahwa pemerintah tidak serius urus korupsi” Kata Adnan

Sementara itu Ketua SAPMA PP Maros bidang Penelitian dan Pengembangan Ahmad Miftahul Karamah mengatakan bahwa setahun ini juga pemerintah tidak menuntas kasus HAM. Belum lagi kekerasan aparat di beberapa daerah pada saat agenda demontrasi dalam aksi protes omnibuslaw dan pelemahan KPK

“termasuk Kasus HAM di masa lalu, belum juga diberikan keterangan” Ujar Mifta

Miftah juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak menyinggung sama sekali soal Krisis iklim. Menurut Miftah krisis iklim adalah isu strategis.

“banyak tragedi dampak krisis iklim, termasuk penggunaan gas emisi” ujar Mifta

Menurut Miftah sebaiknya negara sudah harus berpikir untuk menyelesaikan krisis iklim yang terjadi dengan cara melakukan pemulihan iklim.

“perbanyak saja tanam pohon, jangan di tebang dengan liar bahkan untuk keperluan tambang dan alih fungsi lahan” Tutup Mifta. (**)