Jeneponto, Berita-Kita | Melalui SK yang dikeluarkan oleh pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, nama Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Hj Salmawati akhirnya dicopot dari jabatannya karena kasus maladminsitrasi.

Dicopotnya nama Salmawati bukan berarti tidak bisa kembali duduk sebagai ketua dewan. Wakil Ketua Partai Gerindra, Sawaluddin Arif saat dihubungi melalui telepon selulernya mengungkapkan, siapa pun sosok yang ditunjuk oleh partai maka wajib untuk dilaksanakan, sekali pun itu Salmawati sendiri.

“Semua harus keputusan partai, siapa pun itu yang ditunjuk oleh partai itu wajib dilaksanakan, termasuk Ibu Salma,” ujar Sawaluddin, Kamis (01/04/2021).

Sejauh ini, Partai Gerindra belum juga menetapkan siapa pengganti Salma, namun kata Sawaluddin, satu nama menguat untuk menggantikan Salma, yakni Arifuddin.

READ  Ruslan Terima Panggilan Sidang Pembacaan Putusan KIP Sulsel Terkait Kasus PI Dokumen Pendirian SMPN di Kota Makassar

“Ya, bahwa itu sudah menjadi keputusan partai, Pak Arifuddin menjadi Ketua DPRD Jeneponto itu sudah final, bahkan proses untuk di Partai, baik tingkat DPC dan DPD itu sudah final, namun, itu belum terlaksana karena semua harus melalui proses,” ujarnya.

Sawaluddin Arif melanjutkan, untuk menuju proses pelantikan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yakni penetapan melalui kebijakan pemerintah daerah setelah itu menuju ke pemerintah Provinsi Sulsel.

“Sekali lagi bahwa pelantikan itukan tergantung dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jeneponto maupun Pemerintah Provinsi. Ya, memang masing-masing bidangnya diprovinsi yang mengurusi itu dan tidak serta merta dan itu butuh proses,” jelasnya.

Ketika ditanya soal peluang Hj Salmawati Paris bisa kembali menjabat sebagai Ketua DPRD Jeneponto, Sawaluddin Arif enggan berkomentar banya, dirinya hanya mengatakan jika sampai saat ini Hj Salmawati masih menjadi Ketua DPRD Jeneponto.

READ  Rapat Paripurna DPRD Jeneponto Dengan Agenda Pembacaan Putusan Gubernur Tentang Pemberhentian Ketua DPRD Jeneponto

“Sekarang kan masih jadi ketua DPRD, ini kan Undang-undang, Undang-undang itu mengatakan bahwa partai pemenang maka dia menjadi Ketua DPR dan Gerindra menjadi pemenang di Jeneponto maka dia yang akan menjadi Ketua DPR,” bebernya. (**)

sumber:kabarmakassar.com