Makassar, Berita-Kita | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun anggaran 2021 resmi dilaporkan Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) ke Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam Laporan Pengaduannya, L-KONTAK menduga Dinas Pendidikan Kota Makassar melaksanakan tanpa melalui tahapan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Lampiran Angka I huruf B.1.c, Permendikbud No. 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 dijelaskan “Perhitungan tingkat kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan bangunan gedung negara”. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dimaksud yakni Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Dinas Pendidikan Kota Makassar melalui Bidang Sarana dan Prasarananya diduga telah melanggar Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dimana faktanya, berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Perihal Permintaan Tenaga Taksasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan Nomor Surat : 2420/Surat Permintaan/DP/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 dengan menyebut Nama-nama tenaga pendukung sebanyak enam orang.

Pada Tanggal 14 Juni 2021 melalui Surat perihal penyampaian dengan Nomor : 108.4/Dinas PU/600/VI/2021, PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang menindaklanjuti Surat Dinas Pendidikan Kota Makassar perihal permintaan Tenaga Taksasi dengan memberikan enam Tenaga Taksasi yang berdasarkan keterangan ZZ, Kepala Bidang Prasarana Dan Bangunan Pemerintah Dinas PU Kota Makassar tidak mempunyai Sertifikat Pengelola Teknis serta empat diantaranya bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

See also  TNI Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Wujudkan Harapan Philip Untuk Operasi Katarak

ZZ juga menjelaskan bahwa, Dinas PU Kota Makassar hanya diminta Tenaga Taksasi oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar dan tidak pernah melakukan interpolasi secara profesional dan melakukan verifikasi terhadap Detail Design DAK Fisik Bidang Pendidikaan Kota Makassar Tahun 2021.
“Kami hanya diminta Tenaga Taksasi. Kami berikan Tenaga yang berpengalaman dan tidak memiliki Sertifikat Pengelola Teknis,” jelas ZZ.

Dian Resky Sevianty, Ketua Divisi Evaluasi L-KONTAK, menduga permintaan Tenaga Taksasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar kepada Dinas PU Kota Makassar menggambarkan jika Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak memahami Permendikbud No. 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, Kamis (09/09/2021).

Ketidak pahaman atas regulasi yang ada menurut Dian Resky, dapat mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum pada penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK Fisik Bidang Pendidikan Kota Makassar Tahun 2021, sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan terkait hal tersebut adalah ilegal alias Mal Administrasi.

Dian Resky menjelaskan, saat timnya menemui saudara BLD selaku PPK DAK Fisik Bidang Pendidikan Kota Makassar Tahun 2021dan juga Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Makassar mengatakan bahwa, ada ketidakpahaman dari Dinas PU Kota Makassar terhadap Tupoksinya.

See also  TNI Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Wujudkan Harapan Philip Untuk Operasi Katarak

“Saudara BLD mengatakan jika Dinas PU Kota Makassar melalui penjelasan saudara ZZ tidak memahami Tupoksinya,” ungkap Dian Resky.

Dinas Pendidikan Kota Makassar menurut Dian Resky, diduga dengan sengaja tidak melibatkan Pengelola Teknis yang bersertifikat Pengelola Teknis oleh Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 69 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018.

“Kenapa Dinas Pendidikan Kota Makassar mengajukan permohonan dengan meminta Tenaga Taksasi ke Dinas PU Kota Makassar sementara pada Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021 sangat jelas aturannya? Ini menandakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar melalui Bidang Sarana Prasarana sebagai Bidang yang mengelola gagal paham aturan. Mestinya hal ini diusulkan ke Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Keciptakaryaan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019,” tegas Dian Resky.

Pada Pasal 10 ayat (1) Permendikbud No. 5 Tahun 2021, Dian Resky dan lembaganya menduga Dinas Pendidkan Kota Makassar telah menggunakan anggaran sebanyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Kota Makassar Tahun 2021 pada setiap subbidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan diantaranya Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual, Biaya Tender yang digunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan penyedia, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual yang digunakan untuk jasa konsultansi pengawas atau tim pengawas yang bertugas melakukan pengawasan selama proses kegiatan berlangsung , Penyelenggaraan Rapat Koordinasi , Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan.

See also  TNI Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Wujudkan Harapan Philip Untuk Operasi Katarak

“Laporan Pengaduan kami sudah lengkap, yang selanjutnya akan kami koordinasikan bersama Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses penyelidikan dan penyedikan atas adanya dugaan Mal Administrasi pada Proyek DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 dengan memanggil para penanggung jawab yang diduga terlibat,” Terang Dian Resky.

L-KONTAK juga menduga saudari LAF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai persyaratan sebagaimana yang diatur pada Angka 2 dan angka 3 Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Dan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Jika terbukti saudara PPTK tidak memiliki Sertifikasi PBJ, maka ini sangat berbahaya bagi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Kota Makassar Tahun 2021. Bisa serampangan cara kerjanya, karena PPTK nya saja tidak paham,” ungkap Dian Resky.

Selanjutnya secara kelembagaan, L-Kontak meminta kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto agar segera mengevaluasi kinerja kepala bidang sarana dan prasarana dinas pendidikan kota makassar agar kedepannya tidak menjadi masalah baru seperti halnya kasus yang bergulir saat ini di aparat penegak hukum, tutup Dian Resky. (**)