L-Kompleks: Plt Gubernur Sulsel Harus Bertanggungjawab

Makassar, Berita-Kita | Sekolah Menengah Atas Negeri 24 Makassar (SMAN 24) mendapat sorotan tajam dari L-Kompleks terkait proses pendiriannya.

Ruslan Rahman selalu Sekretaris Jendral L-Kompleks mengatakan bahwa lembaganya mencium adanya dugaan maladministrasi dan tindak pidana korupsi dalam pendirian SMAN 24 Makassar, dimana diduga tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, saat ditemui di warkop Ba-Ba Jalan Veteran Selatan Makassar, Jumat (17/09/2021).

Lanjut Ruslan mengatakan, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan saat melakukan pembentukan/pendirian sekolah menengah atas negeri 24 makassar tanpa melengkapi persyaratan pendirian sekolah baru sesuai yakni:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 ┬Ěten tang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (SMA/MA);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Lebih lanjut Ruslan mengatakan, akibat dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembentukan/pendirian SMAN 24 itu juga berdampak pada dugaan tindak pidana korupsi, yakni merugikan keuangan negara serta membuat keresahan dimasyarakat akibat siswa yang diterima harus diberhentikan dari SMAN 24 karena secara hukum pembentukan/pendirian sekolah tersebut melanggar aturan sehingga pembentukan/pendirian sekolah tersebut batal demi hukum.

Ruslan selanjutnya mengatakan akan segera melaporkan secara pidana dan perdata semua yang terlibat dalam pembentukan/pendirian SMAN 24 Makassar ke APH dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar mendapat kepastian hukum.

Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Asqar yang dihubungi melalui Whats App (WA) nya, mengarahkan untuk menemui staf disdik yakni, Andi Fachruddin dan Adnan namun mereka tidak dapat memperlihatkan dokumen pembentukan/pendirian SMAN 24 Makassar.

Untuk itu Ruslan meminta kepada Plt Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera memproses kejadian ini dan mengambil tindakan yang tepat guna mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan kemudian hari, atau segera memecat pejabat yang berwenang apabila ditemukan fakta hukum melakukan penyalahgunaan jabatan. (rr)