Makassar, Berita-Kita | Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp1,6 Miliar dan Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp322 Juta pada UPT SPF SD Inpres Maccini Sombala 1 Kota Makassar, diduga melanggar aturan yang ada.
Dugaan Pelanggaran aturan yang terjadi di UPT SPF SD Inpres Maccini Sombala 1 Kota Makassar diantaranya: pada saat proses pekerjaan pembangunan. yang dilaksanakan dan masih diperkirakan progresnya baru mencapai 30%, pihak KPA (Kepala Sekolah), Pelaksana P2SP, Fasilitator dan Pengawas Perencana diduga telah menganggarkan dan telah dilaksanakan pekerjaan Lantai Ruang Kelas yang mana Ruang kelas tersebut juga tahun 2026 ini telah mendapatkan Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp322 Juta dari APBD Kota Makassar.
Lalu pada Agustus 2026, Kepala Sekolah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menempatkan lYA, S.Pd selaku Ketua P2SP mengganti Ketua Sebelumnya BAK yang diduga penggantian itu tanpa sepengetahuan Ketua P2SP yang lama.
Bahwa diduga 4 dari 6 Panitia (P2SP) berasal dari sekolah yang bersangkutan serta diduga panitia pengadaan barang dan material juga dari unsur sekolah sehingga Indepensi Panitia (P2SP) terindikasi penuh dengan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) yang mana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024.
Menurut Ruslan Rahman dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) yang ditemui di warkop 99 Veteran mengatakan, indikasi pelanggaran aturan yang terjadi pada UPT SPF SD Inpres Maccini Sombala 1 Kota Makassar sangat berpotensi masuk ranah pidana Korupsi, karena diduga pekerjaan Revitalisasi dilaksanakan oleh Panitia yang mayoritas adalah pegawai dari sekolah tersebut hingga diduga sarat dengan Konflik kepentingan, Minggu (08/11/2026).
Lanjut Ruslan, kami menduga bahwa penyedia atau yang melakukan pembelian barang dan atau bahan bangunan adalah keluarga dari Kepala sekolah sehingga indikasi konflik kepentingan itu makin terasa dan berpotensi masuk ranah pidana Korupsi.
Larangan menggunakan anggaran APBD dan APBN pada objek yang sama dikenal dengan istilah larangan pendanaan ganda (double funding) adalah tindakan yang dilarang keras dan masuk dalam kategori pelanggaran hukum/tindak pidana korupsi.
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahu 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk itu Ruslan meminta aparat penegak hukum untuk segera memeriksa atau memproses kejadian tersebut agar dapat meminimalisir adanya dugaan tindak pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, dan akan tetap memantau kegiatan itu serta siap melaporkan ke Penegak Hukum.
Sementara untuk Konflik Kepentingan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024.
Kepala UPT SPF SD Inpres Maccini Sombala 1 Kota Makassar yang dikonfirmasi terkait hal itu menyampaikan, bahwa terkait penggantian Ketua P2SP telah di bahas bersama pengawas perencana, dan Tim, sementara Ketua terganti BAK yang dipanggil mengatakan bahwa sementara berada diluar daerah.
“Alasan knp ketua diganti krn tdk mau berttd klu berurusan dg dana.sementata setiap laporan itu selalu ads dana krn dimulai dari HOK. Laporan mingguan ,bulanan menghambat ,jd kami kembali duduk bersama dg pengawas , perencana dan Tim termasuk beliau dipanggil tp ktx diluar daerah .kami mencoba masukkan sekertarisx tp tertolak disistem sekolah kami menjadi teguran dan beliau selalu di hub ,tp tdk pernah tentu kami laporkan ke fasilitator terksit ini . Krn laporan kami yg selalu terhambat” jawab Ismaniar selaku Kepala Sekolah.
Sementara Pekerjaan Tambah Kurang semua tidak ada perubahan anggaran semua sesuai nilai PKS dan telah disetujui oleh Fasilitator dan memiliki addendum ungkap Ismaniar. (**)
