Makassar, Berita-Kita | LSM PERAK melaporkan secara resmi hasil pemantauan dan investigasinya ke Polrestabes Makassar, Rabu (14/07/21). Dari hasil investigasinya di lapangan, kali ini PERAK mulai membuka sampel dugaan temuannya di SMP Negeri 3 Makassar, SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 5 Makassar dan SMK Negeri 5 Makassar.

“Di SMP Negeri 3 Makassar ada 3 orang lulus jalur zonasi atas nama (inisial nama) EAM, JVFL dan EDAR yang masing-masing dengan jarak 73 meter, 74 meter dan 75 meter setelah kami kroscek ke Kepsek dirinya memiliki alamat KK yang sama dan harusnya satu rumah,  namun mereka tidak saling mengenal, ” ungkap Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK, Burhan Salewangang, SH, Kamis (15/07/21).

Temuan tersebut  terindikasi dugaan kuat pemalsuan dokumen Kartu Keluarga yang dikeluarkan Pemerintah.

“Mereka hanya jarak selisih meter saja tinggal di sekitar sekolah dan melakukan pendaftaran bahkan serumah sesuai alamat pada KK, kan aneh,” ungkap Burhan.

Burhan juga membeberkan temuannya di SMA Negeri 1 Makassar dan SMA Negeri 5 Makassar.

“Di SMA Negeri 1 Makassar ada 3 orang lulus jalur zonasi atas yang masing-masing dengan jarak sama 153 meter setelah di kroscek di alamat yang sama yang bersangkutan tepatnya di Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala setelah dikroscek tidak jelas keberadaannya,” beber Burhan.

Dalam laporannya di Polrestabes Makassar, LSM PERAK menduga di SMA Negeri 5 Makassar yang paling parah.

“Ada 3 orang lulus jalur zonasi beralamat di Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang  yang masing-masing dengan jarak 118 meter dan 3 orang dengan jarak 195 meter setelah dikroscek di alamat yang bersangkutan namun juga tidak jelas keberadaannya,” tambahnya.

Tidak hanya itu, parahnya lagi di SMA Negeri 5 Makassar dalam laman hasil seleksi jalur zonasi,  ada 12 orang lulus jalur zonasi dengan jarak yang sama 202 meter alamat Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang juga diduga Kartu keluarganya sebagaimana pemenuhan syarat untuk lulus jalur zonasi diduga kuat dipalsukan.

“Di SMK Negeri 5 Makassar Jl. Sunu juga diduga meluluskan pemakaian sertifikat atau piagam palsu, dimana hasil investigasi kami berdasarkan pengaduan orang tua siswa jika ada dugaan unsur kesengajaan tidak menelpon atau menghubungi calon siswa untuk diverifikasi datanya. Kuat dugaan ada calon siswa titipan yang akan diloloskan agar tidak terpental di jalur prestasi non akademik,” terangnya.

Ditanya terkait sekolah apa saja yang dilaporkan, Burhan menjawab hampir semua sekolah di Kota Makassar, khususnya unggulan apalagi strategis di tengah kota jauh dari pemukiman warga juga harus jadi perhatian.

“Empat sampel sekolah ini sudah bisa jadi acuan agar pihak Polrestabes mengusut tuntas dan dilakukan pemeriksaan di semua sekolah negeri di Kota Makassar,” jelasnya.

Pihaknya juga menegaskan agar siswa yang terbukti menggunakan KK dan sertifikat prestasi Palsu agar dianulir dan dibatalkan seperti ditegaskan dalam pasal 263 dan 264 KUHP terkait pemalsuan surat atau dokumen ancaman pidananya 4 sampai 8 tahun.

“Kalaupun lulus itu batal demi hukum dan harus dikeluarkan dan diproses pidana baik orang tua siswa dan operator, maupun Kepsek, Panitia PPDB dan Kadis yang melakukan pembiaran,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPP LiRI, Andi Fajar, SH menyoroti sikap Kadis Pendidikan Provinsi Sulsel yang menggembor-gemborkan keberhasilan PPDB di beberapa media online.

“Apanya yang berhasil nah pelaksanaannya di lapangan banyak melanggar juknis termasuk tidak menghubungi calon siswa untuk diverifikasi. Belum lagi dugaan banyaknya pelanggaran hukum dan juknis terkait penggunaan KK dan sertifikat palsu. Alhasil sehari sudah digemborkan ke media Ketua Panitia PPDB sekaligus Kabid SMA dicopot dari jabatannya,” ungkapnya.

Fajar juga mengatakan akan turun ke lapangan aksi besar-besaran mendesak Plt Gubernur Sulsel mencopot Kadis Pendidikan.

“Kami sudah koordinasikan terkait aksi unjuk rasa, agar Kapolrestabes segera menindaklanjuti dan tidak tinggal diam terjadi dari tahun ke tahun. Polrestabes Makassar harus memutus mata rantai pemalsuan ini apapun alasan orang tuanya dalam berusaha segala upaya meloloskan anaknya di sekolah negeri,” paparnya.

Tidak hanya Kadis Pendidikan Provinsi yang diminta dicopot, namun juga Kadis Pendidikan Kota Makassar.

“Sekolah-sekolah strategis yang ada di tengah kota sangat memungkinkan hasrat pemalsu KK dan sertifikat untuk melakukan tindak kejahatan,” tambah Fajar. (rilis)

See also  Tes PPPK Guru Hari Pertama di SMKN 10 Makassar Berjalan Lancar