Makassar, Berita-Kita | Dewan Pengurus Pusat Lembaga Komunitas Anti Korupsi (DPP L-Kontak) menyoroti Proyek Peningkatan DI Lengpongpini Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 senilai kurang lebih 4,6 Miliar Rupiah.

Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi DPP L-Kontak, Hasianto Parera yang ditemui di sekretariat DPP L-Kontak mengatakan, sorotan yang dilakukan lembaganya lantaran adanya indikasi Mark-up, Kamis (26/11/2020).

“Lembaga kami menduga pada pelaksanaan anggaran Proyek Peningkatan DI Lengpongpini Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 terjadi kemahalan harga. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan tim analisa lembaga kami,” ungkapnya.

Hasianto berharap temuan lembaganya segera mendapatkan jawaban resmi dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait surat klarifikasi yang dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

READ  L-Kompleks Siap Melaporkan Proyek Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Jeneponto ke APH
Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi DPP L-Kontak, Hasianto Parera

“Kita tunggu saja jawaban resmi dari Dinas PU Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan atas Surat Klarifikasi yang telah kami layangkan,” tegasnya.

Hasianto menambahkan, jika Kepala Dinas PU Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan agar bersikap tegas dengan tidak memberikan ruang bagi bawahannya yang coba mempermainkan anggaran pemerintah.

“Sebagai pimpinan yang merupakan penanggung jawab, jika ada penggunaan anggaran oleh bawahannya yang terindikasi bermasalah, maka harus bersikap tegas dan jangan melakukan pembiaran dengan alasan apapun,” katanya.

Hasianto juga berharap Kepala Dinas PU Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menunjukan komitmennya dalam menyelenggarakan anggaran yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Kami dari Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) sangat mengharapkan Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan yang bersih, dan harusnya berani menghentikan proyek yang terindikasi bermasalah dimulai dari perencanaannya,” tutupnya.

READ  L-Kompleks Siap Melaporkan Proyek Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Jeneponto ke APH

Sementara Kepala Bidang PSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dihubungi melalui nomor HP dan whats App nya hingga berita ini ditayangkan tidak memberi respon. (rr)