Berita-Kita.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pembahasan tersebut diawali melalui Rapat Paripurna Tingkat I yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Jeneponto, Didis Suryadi, dan dihadiri Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE., MM., bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah daerah, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam rapat tersebut, Bupati Paris Yasir menyerahkan dokumen Ranperda kepada Ketua DPRD Jeneponto. Penyerahan itu disertai penandatanganan berita acara sebagai bagian dari tahapan awal pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Dalam penjelasannya, Paris Yasir menyampaikan bahwa perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penyesuaian regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih relevan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Selain aspek kepastian hukum, perubahan regulasi ini juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan.
Penguatan PAD dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang anggaran yang lebih memadai dalam membiayai program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Setelah penyampaian penjelasan pemerintah daerah, rapat dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jeneponto terhadap Ranperda yang diajukan. Bupati kemudian memberikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pandangan, masukan, serta saran yang disampaikan masing-masing fraksi.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Melalui pembahasan bersama, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat mencermati substansi Ranperda, menyelaraskan ketentuan yang diatur, serta memastikan regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pemkab Jeneponto dan DPRD pun berkomitmen melanjutkan pembahasan Ranperda tersebut sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.
Perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan tidak hanya memperkuat landasan hukum pemungutan pajak dan retribusi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Jeneponto.
