Makassar, Berita-Kita | Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) menyoroti dua paket proyek pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga tidak memiliki dasar hukum pada pelaksanaannya.

Tony Iswandi, Ketua Umum L-KONTAK mengatakan, kedua proyek pengadaan langsung tersebut diduga tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku dan dilaksanakan tanpa adanya informasi yang jelas ke publik melalui LPSE meskipun dilaksanakan dengan sistim pemilihan pengadaan langsung, Senin (28/06/2021).

“Dua proyek pengadaan langsung oleh RSUD Haji kami duga tidak ditampilkan pada LPSE sebagai dasar kontrak. Pejabat pengadaannya terlalu berani melabrak aturan jika hal ini terbukti,” jelasnya.

Tony Iswandi juga menyayangkan lemahnya sistem pengawasan di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan sehingga Pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan dapat dengan leluasa melabrak aturan.

See also  L-Kontak Akan Ajukan Judicial Review Peppres 12 Tahun 2021

“Kinerja Pejabat Pengadaan patut dipertanyakan sebab hal ini dapat menimbulkan spekulasi negatif jika PPTK ada niat melanggar hukum terkait kedua pekerjaan proyek tersebut dengan cara melaksanakan kegiatan tanpa penyedia jasa yang jelas, dan ini sangat berbahaya bagi paket proyek yang lainnya,” terangnya.

Pejabat Pengadaan RS Haji yang dihubungi melalui pesan HP H. Salam (082253555XXX), hingga berita ini ditayangkan belum mendapat tanggapan.(**)