Makassar, Berita-Kita | Kabar buruk kembali menerpa Dinas Pendidikan Kota Makassar yang beralamat di Jalan Anggrek No. 2 Makasaar, kali ini kabar buruk itu berupa penyalahgunaan penggunaan kendaran dinas 4 roda.

Kendaraan Dinas Roda 4 (R4) yang seharusnya hanya dimiliki/dikuasai oleh pejabat setara eselon III ke atas, namun ini tidak terjadi pada Dinas Pendidikan kota Makassar, dimana mobil dinas roda 4 merk Luxio yang dulunya merupakan kendaraan dinas yang dikuasai/dipakai mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar saat ini malah dikuasai oleh Tenaga Kontrak dengan inisial THR yang bekerja sebagai tenaga kontrak pada sub bagian kepegawaian pendidikan kota Makassar.

Mobil Dinas tersebut diduga dikuasai oleh tenaga kontrak itu sejak tahun awal tahun 2020 hingga 2021 ini.

See also  Bupati Jeneponto Hadiri Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda Tahun 2018-2023

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, mobil dinas yang sudah dikembalikan oleh pejabat yang telah pensiun atau pindah, maka kendaraan itu harusnya berada dibawah pengawasan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Makassar, namun entah kenapa tenaga kontrak yang diduga kerabat/keluarga Kasubag Umum dan Kepegawaian saat ini menguasai serta memakai kendaraan dinas roda 4 merk Luxio yang mana dulunya kendaraan itu dipakai oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Makassar, A. Sitti Djumharijah, SE yang dikonfirmasi terkait kebenaran informasi atas adanya tenaga kontrak yang memakai/menguasai kendaraan Dinas R4 memalui Nomor Whats App nya, namun hingga berita ini ditayangkan tidak memberi tanggapan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba yang dikonfirmasi melalui WA nya, namun juga tidak memberi tanggapan.

See also  SAPMA Kom Cokroaminoto Adakan Dialog Sambut Sekolah Tatap Muka

Sementara itu Sekretaris Jendral (Sekjen) L-Kompleks, Ruslan yang dihubungi, Jumat (30/04/2021) terkait hal ini mengatakan bahwa pemakaian kendaraan dinas bukan pada orang atau pejabat yang berhak merupakan pelanggaran serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh Kepala OPD dimana kendaraan tersebut menjadi aset daerah dan peraturan mengenai penggunaan kendaraan dinas jelas tertuang aturan yang berlaku dinegara ini, diantaranya
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005              tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk itu sebaiknya Walikota Makassar atau Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Wajib segera menertibkan kendaraan dinas yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya untuk segera ditindak, termasuk siapa yang memberi hak kepada tenaga kontrak tersebut untuk memakainya karena itu masuk dalam ranah penyalahgunaan jabatan dan wewenang. (rr)