L-Kompleks Segera Akan Laporkan Dugaan Kasus PBJ BLUD RSUD Haji Makassar ke APH

73

Makassar, Berita-Kita | Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) kembali menyoroti Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan terkait kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan pada RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sekretaris Jendral L-Kompleks, Ruslan Rahman mengatakan bahwa dua tahun terakhir Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan diduga telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini, terkait penggunaan Dana BLUD RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan pada RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Ruslan Mengatakan, Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan diduga telah melanggar aturan yakni dugaan Tindakan Pidana Korupsi dalam bentuk penyalahgunaan jabatan dan wewenang, Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pelanggaran pada pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan LKPP tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

See also  L-Kompleks Menduga Pembentukan TPF Kasus Jual Beli Jabatan Pada Pemprov Sulteng Guna Melindungi Kerabat Gubernur

Lanjut Ruslan mengatakan, sebanyak 21 paket pengadaan barang/jasa untuk tahun 2021 dilaksanakan dengan metode pemilihan penyedia secara pengadaan langsung yang mana nilai pengadaannya diatas Rp.200 juta dengan total pagu anggaran sebesar Rp.10.541.539.683, – (sepuluh miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)  dan sebanyak 7 paket pengadaan barang/jasa untuk tahun 2022 dilaksanakan dengan metode pemilihan penyedia secara pengadaan langsung yang mana nilai pengadaannya diatas Rp.200 juta dengan total pagu anggaran sebesar Rp.4.790.837.091, – (empat miliar tujuh ratsu sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah).

See also  L-Kompleks Menduga Pembentukan TPF Kasus Jual Beli Jabatan Pada Pemprov Sulteng Guna Melindungi Kerabat Gubernur

Selanjutnya L-Kompleks akan segera menyampaikan laporan dugaan Tindakan Pidana Korupsi dalam bentuk penyalahgunaan jabatan dan wewenang, Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pelanggaran pada pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan LKPP tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. (rr)