Kembali L-Kompleks Temukan Dugaan Manipulasi Data Kependudukan Siswa Yang Lolos Seleksi Pada SMAN 5 Makassar

57

Makassar, Berita-Kita | Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) kembali menemukan dugaan Manipulasi Data Kependudukan Saat PPDB Online 2022 pada Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar (SMAN 5 Makassar) melalui jalur Zonasi.

L-Kompleks yang diwakili oleh Sekretaris Jendral (Ruslan Rahman) yang ditemuu di bilangan jalan Kumala, Makassar dalam keterangannya mengatakan, dari laporan tim investigasi L-Kompleks menemukan adanya dugaan Manipulasi Data Kependudukan Saat PPDB Online 2022 pada proses penerimaan siswa baru melalui jalur Zonasi, dimana ditemukan adanya beberapa data siswa yang dinyatakan lolos pada verifikasi dan validasi online dan dinyatakan lolos seleksi masuk pada SMAN 5 Makassar namun ditenggarai memanipulasi Data Kependudukan, Kamis (11/08/2022).

Manipulasi Data Kependudukan yang dimaksud adalah dugaan membuat Kartu Keluarga (KK) dengan alamat (domisili) dekat dengan Sekolah tujuan (Kota Makassar) namun faktanya siswa tersebut masih berdomisili luar Kota Makassar, salah satu contoh, meng upload KK dengan jarak tempat tinggal sejauh 57,29 m sementara Sekolah asal di Provinsi Luar Sulawesi Selatan, diduga paling sedikit sekitar 26 siswa yang dinyatakan lolos seleksi dari 210 siswa yang diterima pada SMAN 5 Makassar melakukan Manipulasi Data Kependudukan dan dinyatakan lolos seleksi.

Ruslan lanjut mengatakan, Manipulasi data biasanya terjadi dikarenakan adanya maksud tertentu untuk menerobos aturan yang berlaku sesuai dengan kepentingannya. Seperti mengakali sistem zonasi pada saat anak ingin masuk sekolah dan menariknya pihak Sekolah yang melakukan Verifikasi dan Validasi data siswa saat melakukan pendaftaran meloloskan berkas calon siswa tersebut dan hanya memberikan Surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut:
Menyatakan bahwa:
1. Seluruh data/dokumen yang dipergunakan Calon Peserta Didik tersebut diatas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia pula mempertanggungjawabkan secara hukum.

Ini secara umum dapat diartikan bahwa pihak Sekolah diduga menjebak para calon siswa baru bersama orang tuanya untuk mendapat masalah hukum, karena bila saat mendaftar sudah di anulir berkasnya atau dinyatakan tidak lolos verifikasi dan validasi maka dampak hukum yang akan timbul dapat diminimalisir.

Untuk itu Ruslan mengatakan L-Kompleks akan segera melaporkan dugaan Manipulasi Data Kependudukan yang dimaksud ke Aparat Penegak Hukum (APH) dengan melaporkan semua yang patut diduga terlibat dalam dugaan Manipulasi Data Kependudukan yang terjadi.

Selanjutnya Ruslan meminta Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan Sulsel selalu penanggung jawab Pendidikan di Sulawesi Selatan, Ketua Panitia PPDB 2022 dan seluruh yang terlibat pada kepanitiaan PPDB serta Kepala Sekolah dan Panitia PPDB tingkat SMAN 5 Makassar guna meminimalisir kerugian negara yang akan terjadi dan pelaksanaan ppdb tahun berikutnya menjadi lebih baik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SMAN 5 Makassar, Abdul Kadir yang dikonfirmasi melalui What’s App (WA) terkait dugaan Pemalsuan Keterangan/menempatkan keterangan Palsu pada Dokumen Kependudukan yang terjadi pada saat Proses PPDB 2022 pada SMAN 5 Makassar membalas WA mengatakan: “Sementara diperiksa ombusman”, dengan melampirkan bukti surat dari Ombudsman.

Dan juga Ketua Panitia PPDB 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Harpansa, MM yang dikonfirmasi terkait kasus tersebut menyampaikan, “yang bisa jawab adalah sekolah”. Lanjut Harpansa yang menjawab konfirmasi melalui WA menyatakan, “Klu ada surat dr dukcapil bhw ybs melakukan melakukan manipulasi data kependudukan maka kita akan tindak lanjuti”.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Asqar, SE, MM yang dikonfirmasi terkait kasus tersebut hingga berita ini ditayangkan, juga belum menanggapinya. (Tim)