Dugaan Korupsi PBJ BLUD RSKD Dadi Sulsel di Laporkan ke Kejari Makassar

204

Makassar, Berita-Kita | Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengadakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mendapat kritikan keras dan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks).

Koordinator Investigasi L-Kompleks, Hasianto Parera yang ditemui di salah satu warkop di jalan veteran Selatan Makassar mengatakan, L-Kompleks secara resmi telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran dana BLUD RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan di Kejaksaan Negeri Makassar pada 06 Juni 2022 lalu.

Hasianto Parera lanjut mengatakan bahwa laporan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan jabatan dan wewenang, pelanggaran peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pelanggaran aturan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan aturan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana RSKD Dadi dalam melaksanakan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) yang menggunakan dana BLUD diduga menempatkan kebijakan beberapa kegiatan PBJ dengan melakukan Penunjukan Langsung yang nilai anggarannya diatas Rp.200 jt.

See also  L-Kompleks Laporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Belanja Modal Bangunan Gedung dan Tempat Kerja TA 2021

Lebih lanjut Hasianto Parera mengatakan bahwa diduga akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur RSKD Dadi ini juga merugikan para pelaku PBJ karena mengakibatkan mereka tidak dapat peluang untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di RSKD Dadi akibat proses penunjukan langsung yang terjadi, untuk itu Hasianto Parera meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman untuk segera mengevaluasi kinerja Direktur RSKD Dadi agar tidak merusak tatanan hukum yang ada di Sulawesi Selatan.

Hasianto Parera juga meminta kepada Kejaksaan Negeri Makassar untuk segera mengusut tuntas kasus ini agar penegakan hukum berjalan dengan semestinya. (rr)