Berita-Kita.com | Makassar – Fenomena juru parkir liar kembali memantik sorotan di Kota Makassar. Video aksi kejar-kejaran yang diduga melibatkan oknum jukir liar di kawasan Antang, Jalan Raya Baruga, viral di media sosial dan memicu desakan agar pengelolaan parkir dievaluasi secara menyeluruh.
Insiden tersebut menambah daftar kasus serupa yang sebelumnya juga terjadi di Jalan Cendrawasih setelah pelaksanaan Salat Idulfitri. Berulangnya kejadian itu dinilai memperlihatkan lemahnya pengawasan di lapangan sekaligus belum efektifnya penataan sistem perparkiran oleh pemerintah kota.
Anggota DPRD Makassar, Basdir, meminta Perumda Parkir Makassar Raya tidak sekadar memberi respons normatif, melainkan segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan praktik parkir liar yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
“Kasus seperti ini terus berulang dan harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap pengelolaan parkir maupun pembinaan juru parkir,” kata Basdir, Jumat (27/3/2026).
Politikus yang juga pernah menjabat Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya itu menilai penindakan terhadap jukir liar harus berjalan beriringan dengan pembinaan bagi juru parkir resmi agar persoalan tidak terus berulang.
Menurut dia, keberadaan jukir ilegal bukan hanya menimbulkan keresahan warga, tetapi juga memperburuk wajah tata kota dan menciptakan kesan lemahnya pengawasan pemerintah di ruang publik.
“PD Parkir harus lebih tegas. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan oleh praktik-praktik seperti ini,” ujarnya.
Menanggapi sorotan DPRD, Humas Perumda Parkir Makassar Raya, Asrul Baharuddin, mengatakan laporan terkait kejadian di Antang telah diterima dan diteruskan ke jajaran direksi untuk ditindaklanjuti.
Namun, kata Asrul, peninjauan lapangan belum dilakukan dalam waktu dekat karena menyesuaikan jadwal kerja pegawai yang masih menerapkan sistem work from home (WFH).
Ia menyebut pengecekan lokasi baru dijadwalkan pada awal pekan depan.
“Kalau melihat video yang beredar, kemungkinan itu jukir liar. Karena itu kami juga meminta masyarakat aktif melapor dan tidak memberi ruang terhadap praktik parkir ilegal,” kata Asrul.
Di media sosial, kritik terhadap maraknya jukir liar terus bermunculan. Warganet menilai praktik pungutan parkir tanpa dasar yang jelas semakin sulit dikendalikan, bahkan kerap disertai tindakan intimidatif terhadap pengguna jalan.
DPRD Makassar kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kota Makassar dan Perumda Parkir untuk memastikan keamanan serta ketertiban di titik-titik rawan kemacetan dan pusat keramaian kota.
(Anr)
