Jeneponto Beritakita.com I Jumat 25 April 2025 Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 yang dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024. Kegiatan berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Kantor Bupati Jeneponto, Jumat pagi (25/4/2025).
Dengan mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” peringatan Hari Otda tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, S.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, beliau menekankan bahwa otonomi daerah bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Otonomi daerah memberi ruang bagi kita untuk lebih mandiri dan inovatif dalam membangun daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pusat dan daerah harus terus kita perkuat demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ungkap Wakil Bupati.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, S.E., M.M., turut hadir dan secara langsung menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan kepada para CPNS formasi tahun 2024. Penyerahan ini menandai dimulainya perjalanan para abdi negara baru dalam mendukung roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Jeneponto.
Wakil Bupati dalam sambutannya juga menyampaikan harapan agar para CPNS yang telah menerima SK dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme.
“Selamat kepada seluruh CPNS yang telah menerima SK hari ini. Jadilah pelayan masyarakat yang tangguh, jujur, dan berkomitmen tinggi. Pemerintah daerah menaruh harapan besar kepada kalian untuk menjadi bagian dari penguatan birokrasi yang bersih dan berkinerja,” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi simbol penting dari semangat reformasi birokrasi serta penegasan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
(Dl)
