Makassar, Berita-Kita | Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan mendapat sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks).
Sekretaris Jendral L-Kompleks, Ruslan Rahman yang ditemui di warkop Ba-Ba, jalan Veteran Makassar menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran hukum pada Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan dimana terdapat sekitar 7 item pekerjaan yang dilaksanakan menggunakan metode Penunjukan Langsung, sehingga sangat merugikan para pengusaha untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi di RS Sayang Rakyat.
Lanjut Ruslan mengatakan, dengan hasil kajian Tim Investigasi L-Kompleks diduga RS Sayang Rakyat telah melakukan pelanggaran hukum, diantaranya:
1. Melanggar UU. No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Melanggar Peppres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Melanggar Peraturan LKPP No. 5 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Melanggar UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan hal tersebut diatas L-Kompleks akan menindak lanjuti dengan melakukan pelaporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) guna dapat diproses sesuai Hukum yang berkeadilan.
Direktur RS Sayang Rakyat yang dikonfirmasi terkait hal diatas, hingga berita ini ditayangkan tidak memberi respon. (**)
