Berita-Kita.com | Jeneponto – Pemerintah Kabupaten Jeneponto mulai menyusun arah kolaborasi baru dengan dunia usaha melalui penyelarasan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2026–2027.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelarasan Program CSR yang digelar di Ruang Rapat Bupati Jeneponto, Selasa (12/5/2026).
Rapat dipimpin langsung Bupati Paris Yasir didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Aspa Muji serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Alfian Afandy Syam. Forum tersebut juga dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah, perwakilan perusahaan, dan tamu undangan lainnya.
Pemerintah daerah menilai program CSR perusahaan tidak lagi cukup dijalankan sekadar sebagai kegiatan seremonial atau bantuan sesaat. Program itu diharapkan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah agar dampaknya lebih terukur bagi masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan sangat penting agar program CSR dapat mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026–2027 secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Paris Yasir dalam sambutannya.
Menurut Paris, sinkronisasi program CSR diperlukan agar dukungan dunia usaha benar-benar menyentuh sektor prioritas yang sedang dihadapi daerah. Pemerintah Kabupaten Jeneponto menyoroti sejumlah bidang yang dinilai membutuhkan intervensi bersama, mulai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pengentasan kemiskinan.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga mendorong terciptanya komunikasi yang lebih intens antara perusahaan dan organisasi perangkat daerah agar program yang dirancang tidak tumpang tindih maupun berjalan tanpa arah pembangunan yang jelas.
Kepala Bappeda Jeneponto, Alfian Afandy Syam, mengatakan penyelarasan program CSR dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas program.
Menurut dia, pemerintah daerah ingin setiap bantuan maupun program perusahaan memiliki kontribusi langsung terhadap target pembangunan daerah yang telah disusun dalam rencana kerja pemerintah.
“Penyelarasan program CSR dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi penting agar setiap program memiliki arah yang jelas, efektif, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Alfian.
Dalam rapat itu, sejumlah usulan program prioritas daerah turut dipaparkan kepada pihak perusahaan. Pemerintah berharap program-program tersebut dapat dikolaborasikan melalui dukungan CSR perusahaan yang beroperasi di Jeneponto.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menargetkan terbentuknya pola kemitraan yang lebih terukur antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan sekaligus memperluas dampak kesejahteraan masyarakat.
