Permendikbud Meresahkan, Karena Dianggap Akan Melegalkan Perzinahan

    0
    38

    Banten, Berita-Kita | Reaksi keras berbagai kalangan pada rencana pemberlakuan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 telah membuat keresahan dan kemarahan berbagai pihak, termadik Emak Wati Imhar Burhanudin yang mencolek khusus penulis melalui whatsapp Sabtu, 13 November 2021.

    Ketua Umum Aspirasi Emak-emak Indonesia itu berkata keras, Permendikbud itu tidak boleh diberlakukan karena artinya bisa membuat legal perbuaran zinah tidak dapat dikontrol serta dicegah oleh masyarakat, ketika perilaku seks itu dilakukan dengan sukarela atau suka sama suka.

    Akibatnya, warga masyarakat tidak bisa melakukan pencegahan apalagi penindakan, karena perilaku asusila yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak bisa dikenakan sanksi hukum, baik lewat hukum positif apalagi hukum adat maupun sanksi sosial yang patut dilakukan oleh warga masyarakat.

    Protes terhadap tokoh Nahdatul Ulama khususnya yang tergabung dalam Jaringan Gusdurian, pun gencar dilakukan terkait dengan tindak kekerasan seksual seperti yang banyak terhadi di pesantren. Dan cuitan Alissa Wahid Putri Gus Dur yang terkait dengan rencana Permendikbud tentang tindak Kekerasan Seksual di Kampus telah mendapat reaksi keras berbagai pihak yang merasa resah dan khawatir justru Permendikbud itu akan menambah perah perilaku seksual dengan tindak kekerasan semakin marak.

    Alissa Wahid memang telah mencuit bahwa dirinya mendukung Permendikbud yang dibuat untuk memberantas kejahatan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

    See also  APBD Sulteng 2022 Mengalami Defisit

    “Saya dukung permendikbud untuk memberantas kejahatan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan”, tulis Alissa Wahid di media sosial Twitternya, Kamis 11 November 2021. Karena itu dia terkesan telah memframing bahwa pengkritik Permendikbud adalah pendukung dari pelaku tindak kekerasan seksual. Jadi, kalau benar memang ingin menegakkan nilai-nilai religius dan moralitas, harus dilakukan secara konsisten tanpa modus politik dengan cara menjebak dan bodohi publik.

    Permendikbud No 30 Tahun 2021 yang dibuat Nadiem Makarim ditenggarai dapat dukungan dari Menag Yaqut, hingga semakin menambah panas suasana akibat ulah Menag sebelumnya yang kurang simpatik dan terkesan justru mengobok- obok kerukunan dan ketenteraman umat beragama di Indonesia lewat berbagai pernyataan buruk sebelumnya.

    Seharusnya Permendikbud itu diproses melalui tanggapan kajian dan mengikut sertakan warga masyarajakat yang akan terdampak langsung oleh Permendikbud itu bila diberlakukan. Sebab partisipasi aktif masyarakat tak bisa diabaikan seperti Omnibus Law yang tercatat dalam sejarah perjalanan demokrasi dan hukum di Indonesia yang sangat buruk proses pemberlakuannya.

    Seperti diketahui, Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi sebelumnya telah disorot dan menjadi sangat kontroversi dalam penerimaan oleh warga masyarakat, yang melihat pokok utama dari aturan ini seakan melegalkan perzinaan di Indonesia. Karena sanksi sosial yang berlaku dalam masyarakat tidak bisa menyuntuh dan tidak lagi bisa berbuat apa-apa.

    See also  Wartawan Sulsel Korban Pasal Karet, POIN : Jurnalis Terus Menerus Dikebiri

    Permendikbud ini diteken oleh Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.

    Permendikbud No 30 Tahun 2021 memuat beberapa pasal yang telah menjadi sorotan berbagai kalangan itu diantaranya adalah Pasal 1 (ayat 14) tentang Kewajiban Pembentukan Satuan Tugas, yang berbunyi: bahwa satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

    Pasal 3 tentang Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
    Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:
    a. kepentingan terbaik bagi Korban;
    b. keadilan dan kesetaraan gender;
    c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
    d. akuntabilitas;
    e. independen;
    f. kehati-hatian;
    g. konsisten; dan
    h. jaminan ketidakberulangan

    Pasal 5
    (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
    (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasikan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan / atau identitas gender korban;

    b. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;

    c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan / atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;

    d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan / atau tidak nyaman;

    See also  Wartawan Sulsel Korban Pasal Karet, POIN : Jurnalis Terus Menerus Dikebiri

    e. Mengirimkan pesan lelucon, gambar, foto, audio, dan / atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;

    f. Mengambil, merekam dan /atau mengedarkan dan / atau rekaman audio dan /atau vidual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;

    g. Mengunggah foto tubuh dan / atau informsi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;

    h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan / atau pribadi korban yang bernuansa tanpa persetujuan korban ;

    i. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan /atau ruang yang bersifat pribadi; dan seterusnya.

    Aspek lain yang dianggap penting dari Permendikbud PPKS ini adalah pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi dan sisialisasi tentang PPKS serta penguatan karakter / akhlak dalam kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan.

    Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) di Perguruan Tinggi dianggap memberi kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Karena Permendikbud ini diklaim memberi panduan dalam penyusunan tahapan penanganan kekerasan seksual. Meski begitu kerasnya penolakan dari warga masyadakat terhadap Permendikbud ini, toh telah disahkan pada 31 Agustus 2021 silam.

    Jadi untuk menolak perberlakuannya sekarang hanya mungkin dilakukan melalui proses hukum atau turun ke jalanan serperti yang dilakukan oleh Enak-emak dengan cara mau menggalang massa secara besar-besaran — massif — sampai Permendikbud yang dianggap akan melegalkan perzinahan makin marak terjadi di negeri Pancasila ini. Atau, sama sekali tak perduli seperti sikap yang telah menjadi pilihan sebagian orang ?

    Jacob Ereste :
    Banten, 14 November 2021

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.