Makassar, Berita-Kita | Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Anti Korupsi (L-Kontak)  mengkritisi dan siap melaporkan dugaan pelanggaran hukum pada proyek Pembangunan RKB SMAN 1 Makassar Tahun Anggaran 2021 dan proses pendirian/pembentukan SMAN 24 Makassar pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua Divisi Evaluasi DPP L-Kontak, Dian Resky Sevianty yang ditemui di sekretariat DPP L-Kontak mengatakan, dugaan pelanggaran hukum pada proyek Pembangunan RKB SMAN 1 Makassar Tahun Anggaran 2021, terkait beberapa temuan yakni: dugaan kuat terjadinya persekongkolan tender yang mana diduga adanya indikasi pengaturan pemenang tender dengan modus, menggugurkan perusahaan yang penawarannya terendah dengan dalih penawaran harga tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur, sementara nilai penawaran perusahaan dengan penawaran terendah nomor urut 2 dan 3 memiliki penawaran yang nilainya sama tapi yang dimenangkan adalah nomor urut 3 yakni CV. Sumber Rezki Abadi dengan harga penawaran Rp.10.278.522.564,54, Selasa (12/10/2021).

See also  Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Pos Ramil Tami Gotong Royong Bangun Jalan di Skouw Mabo Papua

Dian Resky lanjut mengatakan, selisih harga penawaran antara perusahaan nomor urut 1 dengan nomor urut 2 dan 3, dimana perusahaan nomor urut 1 harga penawarannya lebih rendah sebesar Rp.13, 45 (tiga belas rupiah empat puluh lima sen) dan dinyatakan penawaran harga tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.

Lebih lanjut Dian Rezky mengatakan, pemenang tender juga diduga tidak memiliki pengalaman kerja sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pokja.

Sekelumit info, tahun 2020 lalu L-Kontak menyoroti proses tender pembangunan SMAN 1 Makassar yang pada tahun itu tender di batalkan dan tahun ini prosesnya dilanjutkan.

Terkait SMAN 24 Makassar, Dian Rezky menduga proses pendirian/pembentukan SMAN 24 Makassar melanggar permendikbud, yakni tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada permendikbud tersebut sehingga diduga Disdik Provinsi Sulsel melakukan maladministrasi dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, yang mana bisa berdampak pada tindak pidana korupsi.

See also  Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Pos Ramil Tami Gotong Royong Bangun Jalan di Skouw Mabo Papua

Lebih jauh Rezky menjelaskan bahwa besar kemungkinan legal standing anak didik yang diterima pada SMAN 24 Makassar akan menimbulkan ketidakpastian status siswa-siswinya, sehingga masa depan para peserta didiknya dapat digugat kemudian hari.

Untuk kedua kasus tersebut Dian Rezky mengatakan telah merampungkan laporannya yang akan di antar ke APH guna ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di negara ini.

Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Provinsi Sulsel, Asqar, SE, MM yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan akan mengkonfirmasi dulu ke bagian hukum karena beliau masih baru sebagai kepala bidang. (rr).