Dugaan jual Beli Jabatan di Pemprov Sulteng, L-Kompleks : KPK Harus Turun Tangan

118

Makassar, Berita-Kita | Mencuatnya dugaan jual beli jabatan yang terjadi di pemerintah provinsi Sulawesi Tengah menuai sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks).

L-Kompleks menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus menindak oknum ASN yang terlibat transaksi jual beli jabatan dan harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam investigasi (Inpres Nomor 5 tahun 2004 diktum ke delepan, yaitu berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga PerlindunganĀ  Saksi dan Korban, serta Mahkamah Agung).

Menurut Ruslan Rahman selaku Sekjen L-Kompleks, kejadian tersebut sudah masuk dalam dugaan praktek Korupsi yang dibalut dengan motif jual beli jabatan yang disertai bukti adanya pemberian uang dan adanya calon pejabat yang akan diberi jabatan.

See also  Bupati Jeneponto Gelar Halal Bi Halal di Halaman Kantor Bupati

“KPK harus turun tangan karena ini sudah masuk dugaan korupsi bermotif jual beli jabatan, apalagi hal ini mencuat karena ada pemberian uang dan ada penerima uang”, ungkap Ruslan, Senin (09/05/2022).

Ruslan menambahkan, Kegiatan kotor semacam ini harus ditindak tegas dan bisa saja kegiatan jual beli jabatan dan oknum ASN yang terlibat memang sudah terstruktur dan masif apalagi ada nama Pejabat berinisial RM yang kuat dugaan merupakan kerabat dekat gubernur yang terlibat didalamnya.

Lanjut Ruslan mengatakan minimal KPK melakukan Supervisi (Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) bila kejahatan jual beli jabatan tersebut ditangani oleh Kejaksaan ataupun Kepolisian.

See also  Satgas Yonif MR 412 Kostrad Perbaiki Lampu Panel Surya di Pedalaman Papua

Untuk diketahui, mencuatnya dugaan jual beli jabatan di Pemprov Sulteng tersebut setelah adanya gambar tangkapan layar pesan WhatsApp pejabat Pemprov Sulteng yang beredar terkait transferan dana dari tiga orang kepada oknum pejabat RM. (rr)