Berita-Kita.com | Pemerintah Kabupaten Jeneponto kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan ini menjadi yang kedua kalinya secara berturut-turut setelah capaian serupa pada tahun sebelumnya.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan BPK Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto di Makassar, Senin (2/6/2026).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Sulsel, Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Jeneponto Paris Yasir.
Paris Yasir mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah, ini adalah kali kedua Kabupaten Jeneponto memperoleh opini WTP. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Paris.
Menurut Franky, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan selama 60 hari dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini WTP kepada Kabupaten Jeneponto bersama empat daerah lainnya di Sulawesi Selatan.
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan menjadi indikator pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip akuntabilitas.
(DL)
