Makassar, Berita-Kita | Forum Peduli Pendidikan yang merupakan group media sosial whats app (WA) membuat terobosan baru dengan menyajikan Program Kuliah Online yang digagas oleh salah satunya Bachtiar Adnan Kusuma (BAK).

Kuliah Online Perdana dilaksanakan tanggal 22/12/2019 pukul 20.00 WITA di group WA Forum Peduli Pendidikan.

Kuliah online perdana ini dimulia dengan menyajikan 3 sesi, yakni:

Sesi pertama, paparan dan penjelasan terkait refleksi pendidikan,
sesi kedua diskusi dan tanya jwab, dan
sesi ketiga closing statement.

Antusias anggota group WA Forum Peduli Pendidikan dalam mengikuti kuliah online ini nampak menggembirakan hal ini dibuktikan dengan tanya jawab interaktif yang terjadi antara anggota group dengan pemateri kuliah online.

Pemateri Kuliah Online Perdana ini diisi oleh dua (2) pemateri yakni : Dedi Gunawan Saputra dan Bachtiar Adnan Kusuma sebagai ketua Forpedik Sulsel.

Sebagi pengantar kuliah online BAK menyajikan materinya sbb:

Pertama, kita sepakat bahwa persoalan pendidikan adalah persoalan kita semua. Tanggungjawab pendidikan bukan hanya urusan Negara, urusan Provinsi, Kab/Kota, melainkan urusan kita semua. Karena itu, pendidikan butuh tanggungjawab kosmopolit, universal dan memassal.

Kedua, takkan maju sebuah pendidikan dalam sebuah negara/bangsa tanpa keterlibatan kita semua. Sesuai amanah UU Dasar 1945, UU No 20 Tahun 2003, Permendiknas No.75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

See also  TNI Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Wujudkan Harapan Philip Untuk Operasi Katarak

Dari regulasi inilah, membuka tabir betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Negara kita. Persoalannya sekarang, ada pihak-pihak tertentu yang melemahkan peran masyarakat dalam dunia pendidikan, dengan berbagai dalih. Akibatnya peran masyarakat atas dunia pendidikan menilai kalau urusan pendidikan adalah urusan negara, sebaliknya bukan urusan masyarakat

Inilah yang menjadi wajah buram dunia pendidikan kita yang mulai kehilangan arah dan partisipasi masyarakat. Misalnya saja, soal PPDB Online di Sulsel, terkesan birokratisasi pendidikan, menilai urusan PPDB Online adalah urusan Dinas Pendidikan Sulsel. Ironinya, sosialisasi dan kampanye tata cara penerimaan siswa baru jauh sebelum pelaksanannya, tidak ada pengenalan terutama kepada orang tua calon peserta didik baru.

Pada dimensi lain, arogansi penyelenggara pendidikan termasuk Dinas Pendidikan membatasi quota siswa berprestasi jika saja dibandingkan dengan quota domisili nyaris 90 persen.

Anak-anak yang memiliki nilai tertinggi hasil ujian nasional tidak berdaya melawan sistem PPDB yang tidak lagi memberi ruang bagi siswa bernilai baik, tapi jarak rumah dengan sekolahnya berkisar 2.700 meter, sementara yang diterima minimal batas 1.700 meter.

Istilah sekolah unggulan yang diunggulkan masyarakat pupus sudah dengan quota domisili. Belum lagi maraknya pemalsuan KK menjadi kredo utama tembus di sekolah terkesan terbaik.

See also  TNI Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Wujudkan Harapan Philip Untuk Operasi Katarak

Pihak Dinas Pendidikan Sulsel di masa Kadis lama dengan sombongnya tidak memberi jalan keluas atas problem PPDB yang setiap tahun masih meninggalkan luka lama bagi orang tua siswa.

Kedua, persoalan guru honorer yang nasibnya tidak menentu. Termasuk pembayaran gaji mereka tidak adanya kepastian. Pihak Dinas Pendidikan Sulsel menganggarkan Rp 10.000 perjam bagi guru honorer, persoalannya yang berhak mendapatkan Rp 10.000 adalah guru honorer yang di SK kan Dinas Pendidikan Sulsel, sementara mereka diangkat atas kebijakan Kepsek pada satuan pendidikan.

Ketiga, tidak berfungsinya komite sekolah sebagai wadah satu-satunya orang tua di sekolah. Padahal, Permendiknas 75/2016 menegaskan bahwa komite sekolah bisa menggalang pendanaan dari orang tua.

Pada sisi lain, mestinya Dinas Pendidikan menerbitkan Juknis atau Pergub/Perwali yang mengatur tata cara pelaksanaan Permendiknas tersebut yang mengatur, mengawas dan memberi ruang pentingnya peran orang tua membantu sekolah mengatasi guru honorer, satpam, tenaga kebersihan

Keempat, guru-guru dan kepsek masih saja menjadi barang empuk untuk digiring ke politik praktis, mendukung calon Gubernur, Bupati dan Walikota—

Karena itu, persoalan ini menjadi persoalan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Karena di pikiran kami, persoalan pendidikan hanya bisa diatasi jika saja semua pihak ikut terlibat di dalamnya. Karena itu, kita butuh yang mengurus pendidikan adalah profesional, punya kompetensi pendidikan, faham tipologi pendidikan Sulsel dan mau memperjuangkan mutu pendidikan, nasib dan kesejahteraan guru, nasib guru honorer

See also  TNI Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Wujudkan Harapan Philip Untuk Operasi Katarak

Kelima, persoalan literasi Sulsel masih saja belum menggembirakan, masih diurut sepatu yaitu posisi ke-14 dari seluruh provinsi yang ada. Ukuran-ukuran inilah yang membuat kita prihatin, dan tetap membangun optimis mencari solusi dan jalan terbaik memajukan pendidikan di Sulsel

Saya yakin dan percaya kita semua yang berada di Forum ini adalah tokoh2 yang punya kemampuan dan pikiran-pikiran besar agar bagaimana pendidikan di Sulsel bisa lebih baik lagi

Syahdan, kami berharap dengan pikiran-pikiran besar kita semua bisa solutif memberikan jalan terbaik atas dunia pendidikan di Sulsel. Pikirkan saja, guru dan kepsek harus bebas totalitas intervensi siapapun, apalagi menarik2 mereka ke pusaran politik, segera dihentikan–Perlu otonomisasi luas akan guru dan kepsek. Semoga.

Sesi Kuliah Online selanjutnya diisi oleh pemateri Dedi Gunawan Saputra yang membahas tentang Peningkatan mutu SDM seperti guru, staf administrasi dan kepala sekolah yang dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan, diklat, seminar, lokakarya, diskusi, membaca buku sumber, jurnal, video tutorial dll, dan diakhiri dengan closing statement oleh Bachtiar Adnan Kusuma. (**)