Makassar, Berita-Kita | Satu lagi Surat Terbuka yang dilayangkan warga net ditujukan kepada pemangku kebijakan terkait semakin maraknya pemulung, pengemis dan anak jalanan yang berkeliaran di Kota makassar.

Surat Terbuka ini ditujukan langsung kepada:

1. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2. Pj WALIKOTA MAKASSAR
3. KADIS SOSIAL SULAWESI SELATAN
4. KADIS SOSIAL KOTA MAKASSAR
5. KASATPOL PP KOTA MAKASSAR

Kota Makassar tak lagi nyaman, ramah dan bersahaja bagi para pejalan kaki dan pengguna jalan raya.

Betapa tidak. Hampir di setiap jalan protokol dan perempatan jalan, dengan mudah dijumpai kerumunan pemulung, pengemis dan anak jalanan.

Berbagai peran mereka lakoni. Ada yang jadi pemulung, peminta-minta, penjual tissue, pengamen, pembersih kaca mobil, penjaja buku/sticker dan lainnya.

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen serta sanksi ternyata belum dapat meminimalisir atau menghentikan aktifitas pengemis dan anak jalanan di Kota Makassar.

Berdasarkan penelusuran awal kami, mayoritas pemulung, anak jalanan dan pengemis tersebut merupakan pendatang. Sebagian besar mereka berasal dari luar Kota Makassar, seperti Kabupaten Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto dan Bantaeng. Ada yang sudah berstatus warga Makassar dan masih banyak yang belum.

Di Tahun 2020 ini, jumlah mereka semakin banyak. Diperkirakan jumlah mereka mencapai ribuan dengan konsentrasi titik kumpul di sepanjang Jalan Letjen Hertasning, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Masjid Raya dan Jalan Sunu.

Banyak juga di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Penghibur, Jalan Metro Tanjung Bunga, Jalan Sultan Alauddin dan sejumlah jalan protokol lainnya.

Belum ada upaya serius dari Dinas Sosial Kota Makassar untuk melakukan penertiban dan pembinaan terkait keberadaan mereka.

Yang lebih mengkhawatirkan kehadiran mereka dapat menjadi Virus Carrier/ perantara bagi penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah Kota Makassar.

Oleh karena itu Dinas Sosial perlu turun ke lapangan melakukan pendataan terkait status kependudukan mereka, dimana mereka tinggal dan berapa jumlah riilnya untuk penanganan lebih lanjut.

Dibutuhkan kerja cepat dan ketegasan dari Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial, agar Ikhtiar menjadikan Kota Makassar sebagai Kota Metropolitan Yang Nyaman Untuk Semua bisa terwujud. Bukan malah semakin mundur dan tinggal slogan belaka. (**)

Suryadi Yamin